Ilustrasi, net
Ilustrasi, net

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bintang Nusantara (Bintara), kembali mengirimkan somasi. Jika sebelumnya somasi hanya dilayangkan untuk dua camat yaitu Campurdarat dan Pakel, kali ini somasi dilayangkan pada 18 camat di Kabupaten Tulungagung.

"Somasi untuk memastikan secara hukum, peran kecamatan dalam menyelesaikan dan antisipasi dugaan kecurangan dan indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme atas penjaringan dan seleksi perangkat desa di beberapa desa di Kabupaten Tulungagung," kata Ketua Bintara, Raden Ali Sodik, Selasa (25/02) pagi.

Surat somasi menurut Ali telah dikirim sejak Senin (24/02) kemarin setelah dirinya didatangi warga desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol dan warga desa Wates Kecamatan Campurdarat.

"Kedatangan warga dua desa itu, sama persis dengan dengan warga sebelumnya terkait dugaan kecurangan dan indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme atas penjaringan dan seleksi perangkat desa," ungkap Ali.

Karena sudah terlalu massif dan meluas keresahan yang terjadi, Bintara mempunyai kesimpulan bahwa dugaan mafia ujian perangkat nyaris menjadi tren yang sedang berlangsung di desa yang sudah dan akan melaksanakan pengisian perangkat desa.

"Kalau ini kita tampung satu persatu akan banyak masalah yang akan timbul dikemudian hari. Kita kirim somasi kepada 18 kecamatan dengan dasar yang jelas," tambah Ali.

Dasar yang pertama menurutnya adalah banyaknya pengaduan dan permohonan pendampingan masyarakat.

Yang kedua karena masing-masing tugas camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi melakukan pembinaan, dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa. 

"Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa ini tugas camat," tambahnya.

Ketiga menurut Ali, tentang pengisian perangkat desa harus mendapat rekomendasi Bupati melalui camat. Sedangkan yang berikutnya Bintara mengungkapkan tersedianya anggaran tahun 2020 melalui program Peningkatan Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan dimana masing-masing camat di 18 Kecamatan se Kabupaten Tulungagung memperoleh anggaran Rp 192 juta.

"Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan sebagai bentuk kinerja kecamatan dalam rangka antisipasi praktek kecurangan dan indikasi dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengisian  penjaringan dan seleksi perangkat desa di Kabupaten Tulungagung oleh oknum kepala desa atau panitia penjaringan dan seleksi perangkat desa, tidak ada alasan untuk tidak ikut dalam penyelesaian maslah dimaksud. Camat harus serius menghadapi dan menyelesaikan," terang Ali.

Bintara juga menilai di Tulungagung masih banyak camat keterbatasan pemahaman dan kapasitas teknis dalam implementasi UU Desa. "Aparatur kecamatan masih terfokus pada hal-hal yang sifatnya administratif saja. Sehingga banyak desa tidak mendapatkan fasilitasi yang maksimal dari kecamatan ini yang menjadikan kami geram," jelasnya.

Atas keterbatasan pemahaman dan kapasitas aparatur kecamatan dalam pelaksanaan UU Desa, pemerintah diatasnya yang berwenang diharapkan memberikan sosialisasi dan memperjelas secara rinci kewenangan kecamatan dalam pendampingan desa melalui regulasi yang tegas.

"Jangan hanya lempar sana lempar sini saja," sentil Ali.

Selain somasi 18 camat, Bintara berencana melakukan koordinasi dengan rektor perguruan tinggi yang membuat soal yang diduga banyak terjadi kebocoran.

"Disini panitia seleksi perangkat Desa akan jelas hubungannya dengan pembuat soal," pungkasnya.