Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Ahmad Fuad Rahman (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Ahmad Fuad Rahman (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Ahmad Fuad Rahman menyebut pengaturan lalu lintas di Kota Malang masih sangat semrawut. Salah satunya dikarenakan belum adanya kesiapan dari Pemerintah Kota Malang dalam mengantisipasi kemacetan.

Fuad menyampaikan, selama ini Pemerintah Kota Malang kerap melakukan pelebaran jalan. Namun hasilnya masih saja terjadi kemacetan di mana-mana. Bahkan, rekayasa lalu lintas yang dilakukan serinh disebut sebagai pengalihan kemacetan saja.

"Seperti rekayasa lalu lintas di Soekarno-Hatta salah satunya, yang kenyataannya itu malah memindahkan kemacetan," katanya, Senin (24/2/2020).

Fuad menyebut, pelebaran jalan yang dilakukan Pemerintah Kota Malang selama ini kurang maksimal lantaran jumlah kendaraan semakin bertambah setiap tahun. Sehingga dia menyarankan agar ada upaya mencari jalan keluar bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Malang. Sebab, kemacetan Kota Malang sebagian besar juga disumbang oleh mahasiswa. 

Menurut Fuad, dari ribuan mahasiswa yang datang, selama ini banyak yang membawa serta kendaraan pribadinya. Sehingga, kemacetan tak bisa dihindari, terutama di area kampus.

"Mahasiswa pun harusnya diajak berdiskusi karena mereka juga yang menyumbang kamacetan. Harusnya juga bersedia untuk menggunakan angkutan umum," tambahnya.

Dia menyebut, beberapa hal yang bisa dilakukan adalah membuat sebuah kebijakan yang tak merugikan berbagai pihak. Di antaranya kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi oleh mahasiswa. Selain itu, meningkatkan pembinaan terhadap kos-kosan yang berada di sekitar kampus yang memudahkan mahasiswa.

"Selama ini kosan dekat kampus memang mahal. Jadi, mahasiswa banyak yang nyari kosan jauh dan akhirnya bawa kendaraan pribadi. Mungkin bisa dibicarakan ada upaya untuk atasi itu," ungkap Fuad.

Bukan hanya itu. Menurut dia, pemerintah juga harus melakukan pendekatan secata masif kepada masyarakat. Terutama saat akan menerapkan kebijakan rekayasa lalu lintas misalnya. Sehingga masyarakat dapat menerima kebijakan yang dibuat dan merasa tak dirugikan.

"Seperti satu arah di Betek, kan dulu ada polemik. Kalau itu dijadikan satu arah lagi, saya rasa bagus. Tapi libatkan masyarakat agar tak ada polemik," tambah Fuad.

Politisi PKS itu juga menyarankan agar Pemerintah Kota Malang membuat jalur alternatif dan jalan baru. Sehingga kemacetan yang terjadi bisa diminalisasi lagi. Selain itu supaya menindak tegas parkir liar yang turut menyumbang kemacetan di beberapa kawasan. "Kalau Dinas Perhubungan tak tegas dengan hal itu, bagaimana mau bebas macet Kota Malang," tandas Fuad.