Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Ahmad Wanedi (batik motif kanan) didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudyaan Kota Malang Zubaedah (baju putih) usai pertemuan di Kantor DPRD Kota Malang (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Ahmad Wanedi (batik motif kanan) didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudyaan Kota Malang Zubaedah (baju putih) usai pertemuan di Kantor DPRD Kota Malang (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

Kasus perundungan atau bullying yang menimpa salah satu siswa di SMPN 16 Kota Malang berinisial MS, dianggap telah mencoreng dunia pendidikan. Kabar ini menyeruak dan ramai menjadi perbincangan publik.

Bagaimana tidak, korban bahkan harus menjalani operasi amputasi di salah satu jari tengah tangan kanannya. Sayangnya, lembaga naungan dalam hal ini sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang awalnya menilai masalah ini sebagai gurauan siswa semata.

Hal itu menyulut beragam komentar dari publik, lantaran komentar aksi gurauan seakan memicu keresahan di masyarakat. Dimana, aktivitas siswa yang berujung kekerasan malah menjadikan seseorang mengalami luka yang parah.

Komisi D DPRD Kota Malang, hari ini (Rabu, 12/2) memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Zubaedah untuk menindaklanjuti perkembangan terkait korban MS. Hasilnya, legislatif akan memantau pengawasan hingga akhir agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

"Sudah saya sampaikan, bagaimana diknas (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang) memperhatikan MS. Kita sama-sama tahu ada miss communication yang disampaikan, sehingga ini terjadi simpang siur dan menyebabkan keresahan," ujar Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Ahmad Wanedi.

Dari pertemuan yang berlangsung kurang lebih selama 2 jam itu, pihaknya juga memberikan peringatan tegas. Jangan sampai kejadian serupa terjadi kembali, salah satunya memastikan bahwa segala bentuk kegiatan kedinasan tidak hanya ceremonial.

Mulai dari bagaimana program pendidikan di sekolah bukan hanya sebatas kegiatan rutin. Program penguatan pendidikan karakter dengan juga melibatkan intansi lainnya, seperti kepolisian dan BNN (Badan Narkorika Nasional).

"Ini menjadi pelajaran, tentu buat kita semua dan diknas. Saya minta kepastian seluruh rangkaian kegiatan nanti baik sosialisasi bersama wali murid, sekolah, kemudian pendidikan karakter siswa bukan hanya sekedar ceremonial. Dan itu sudah menjadi komitmen, kami juga akan mengawal termasuk nanti melibatkan pihak terkait lainnya," imbuhnya.

Tak hanya itu, terkait dengan kejadian ini ia juga memastikan tanggung jawab atas MS sepenuhnya dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Baik itu masalah biaya pengobatan, hingga pendampingan hukum dan psikologis bagi korban dan pelaku.

"Dan itu sudah ada komitmen dari diknas, memberikan kenyamanan agar segera memulihkan dampak psikologis akibat perundungan itu. Bagi para pelaku tentu sudah domain aparat penegak hukum, tapi kami juga mintai pendampingan," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Zubaedah enggan dimintai konfirmasi terkait persoalan ini. Ia hanya mengatakan singkat, semuanya satu pintu diwakilkan oleh anggota dewan. Bahkan, usai acara ia meninggalkan tempat tanpa mau memberikan komentar apapun.

"Mohon maaf, tadi sudah sepakat yang akan menyampaikan adalah Bapak Ketua Komisi D," ucapnya.