Gubernur Jatim Khofifah

Gubernur Jatim Khofifah



Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memimpin rapat Koordinasi Optimalisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Rumah Sakit (RS) di lingkup Pemprov Jatim, di Kantor Gubernur Jatim, Jumat (19/7).

Dalam Pengarahannya, orang nomor satu di Jatim ini mengatakan, rapat ini 
bertujuan untuk mengevaluasi terkait kinerja pemprov secara menyeluruh termasuk realisasi anggaran, serta rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) dari seluruh OPD dan RS di lingkup Pemprov Jatim. Dan yang sangat mendasar adalah memastikan kepala OPD memahami pondasi pembangunan Jawa Timur lima tahun ke depan melalui RPJMD. 

“Saat ini kita butuh sinkronisasi RPJMD , Renstra, Renja dan RKPD sebelum dibreakdown dalam RAPBD. Saat ini kita evaluasi semuanya, apakah terkait dengan realisasi anggaran, out put serta out come , sebelum PAPBD tahun 2019 serta 
RAPBD tahun 2020 kita sampaikan ke DPRD. Jika sampai awal semester dua realisasinya masih di bawah 50%, tentu perlu dipertimbangkan tambahan anggaran di PAPBD, karena justru makin tidak produktif,” katanya sembari menambahkan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) juga masih cukup besar di Tahun Anggaran yang lalu. 

Gubernur wanita pertama di Jatim ini menambahkan, agar anggaran mampu terserap dengan optimal, diikuti output dan outcome yang terukur dirinya meminta seluruh kepala OPD untuk mengecek struktur Rancangan APBD, dan memonitor bagaimana Rencana Kerja (Renja) masing-masing OPD. Diharapkan, sebelum tanggal 25 Juli ini seluruhnya bisa rampung . 

Wanita yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial RI ini menegaskan, pentingnya Renja yang terukur , karena sangat terkait dengan 11 Indeks Kinerja Utama (IKU), yang terdapat Rancangan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur 2019-2024. 

Beberapa diantaranya, lanjut Gubernur Khofifah, adalah IKU baru, contohnya adalah indeks pengurangan resiko bencana dan indeks Thail. Sehingga diperlukan perencanaan yang matang dalam mengukur IKU tersebut. IKU ini harus ter-- 
breakdown di OPD-OPD terkait, seperti BPBD, Dinas Sosial, PU Bina Marga, dan DinasKesehatan, Dinas Sosial dan lain- lain. 

Permintaan Gubernur Khofifah disambut positif oleh Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak. Orang nomor dua di Jatim ini mengaku siap melaksanakan permintaan itu, khususnya dalam memastikan strategi tahapan penurunan atau cascading dari kesebelas IKU tersebut. 

“Sehingga dalam menganalisa RKPD tadi secara substantif ada benang merahnya dengan IKU yang ingin dicapai. Kami mohon bantuannya untuk mengatur proses komunikasi dengan seluruh OPD, kemudian ada pakar-pakar akademik yang sudah mulai mereview keselarasan IKU tersebut,” katanya. 
 

 


End of content

No more pages to load