Kepala Bapenda Kabupaten Malang Purnadi (kanan) bersama kajari Kepanjen saat MoU penindakan wajib pajak nakal. (Nana)

Kepala Bapenda Kabupaten Malang Purnadi (kanan) bersama kajari Kepanjen saat MoU penindakan wajib pajak nakal. (Nana)



Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Malang tahun 2018 mencapai 100,64 persen. Hal ini disampaikan oleh Plt Bupati Malang Sanusi dalam sidang paripurna DPRD, beberapa waktu lalu.

Raihan positif PAD yang disumbang oleh sektor pajak dan retribusi daerah bernilai total Rp 254,18 miliar. Selanjutnya pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 18,2 miliar dan pendapatan lain-lain sebanyak Rp 253,5 miliar. Sehingga total PAD 2018 lalu mencapai Rp 525.974.716.486 atau di  atas target PAD  yang telah ditentukan.

Purnadi, kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, menyampaikan, terlampauinya target PAD dikarenakan adanya target dari pajak yang melesat di atas rata-rata. "Sektor pajak daerah telah menyumbang PAD dengan raihan di atas target di tahun lalu," ucap mantan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang itu, Selasa (16/07/2019).

Faktor lainnya yang membuat realisasi PAD melebihi 100 persen adalah adanya sinergitas yang baik antara eksekutif dan legislatif serta elemen masyarakat dalam proses pembangunan melalui sektor pajak dan retribusi daerah. 

Purnadi menjelaskan bahwa keberhasilan pajak dan retribusi tidak bisa dilepaskan dari keberpihakan regulasi daerah. Adanya regulasi yang mendukung akan semakin mengoptimalkan para petugas pajak di Bapenda Kabupaten Malang dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"Tentunya regulasi menjadi penting dalam sektor pajak dan retribusi. Soalnya,  itu jadi dasar pijak kami melakukan tupoksi. Dan ini sudah berjalan dengan baik dan da beberapa regulasi daerah yang telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini," ucap dia.

Di samping itu, keberhasilan capaian ini juga tidak meninggalkan sistem pengawasan yang dilakukan bersama kejaksaan negeri. Purnadi menyampaikan, di ranah penindakan subjek pajak yang bandel, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan lembaga samping. Baik dalam melakukan operasi-operasi gabungan kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya maupun dalam penindakan atau sanksi bagi subjek pajak.

"Karena itu, kita setiap tahun melakukan MoU dengan pihak kejaksaan dalam upaya tersebut. Sehingga diharapkan wajib pajak semakin terdorong untuk melunasi kewajibannya dalam pajak dan retribusi," imbuhnya.

Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak  juga meningkat. Hal ini, misalnya, terlihat dari penyumbang sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Dalam PBB-P2, setiap tahunnya pembayaran mengalami peningkatan.

"Secara jumlah meningkat, walaupun masih ada yang belum melunasi sampai batas jatuh tempo. Ini yang membuat kita terus menjalin kerjasama dengan lembaga atau OPD lainnya," tukas Purnadi.

Dia juga menegaskan, berbagai langkah yang dilakukan pihaknya diupayakan berbanding lurus dengan pelayanan yang diberikannya. "Kami tentunya terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bukan hanya sanksi sesuai aturan saja, tapi juga setiap tahun selalu ada reward bagi wajib pajak yang taat. Selain tentunya kita terus juga melayani dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait pajak," pungkas dia.

 


End of content

No more pages to load